“Berjuang di Daerah, Demi Mewujudkan Kontrak Kinerja Sang Menteri dengan Presiden, Menuju LKKL dan LKPP yang WTP ” (Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintah Tahun 2011, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu)   2 comments


"Keynote Speech" Kakanwil DJPBN Bengkulu pada Sosialisasi SAP 2011

"Keynote Speech" Kakanwil DJPBN Bengkulu pada Sosialisasi SAP 2011

Menyelesaikan laporan keuangan pemerintah pusat sebelum 2012 mendapat cap wajar tanpa pengecualian adalah tekad Menteri Keuangan. Target itu  merupakan salah satu kontrak kinerja antara Menteri Keuangan dengan Presiden SBY. Tekad itu kemudian menjadi cambuk segenap pimpinan dan staf Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam menjalankan fungsinya sebagai bendahara umum, memiliki peran sebagai guru sekaligus pembelajar dalam akuntansi dan pelaporan keuangan satuan kerja/lembaga pemerintah serta berjuang mewujudkan target sang Menteri agar LKKL dan LKPP mendapat opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD adalah berupa laporan keuangan komprehensif yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP yang mengatur akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash towards accrual), dan merupakan PP transisi karena UU Keuangan Negara mengamanatkan pengakuan dan pengukuran pendapatan dengan basis akrual selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU tersebut disahkan. Artinya, Pemerintah seharusnya sudah menerapkan basis akrual sejak tahun 2008, sebagaimana telah dinyatakan dalam UU Perbendaharaan Negara.

Implementasi basis akrual merupakan tantangan besar dan harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan  Sumber Daya Manusia (SDM). Kondisi yang ada pada tahun 2008 menunjukkan bahwa Pemerintah belum siap melaksanakan akuntansi berbasis akrual, karena standar akuntansi berbasis kas menuju akrual masih relatif baru diterapkan dan untuk beberapa pemerintah daerah masih dalam proses sosialisasi. Hal ini juga terlihat masih terdapat Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapat opini audit kurang baik dari BPK, yaitu Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer) bahkan ada yang Tidak Wajar (adverse).

Demi mengemban tekad dan cita luhur dari  Sang Menteri tersebut, Direktorat Akutansi dan Pelaporan Keuangan DJPb  bergerak cepat dalam memainkan perannya sebagai pembina  laporan keuangan. Bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Dit APK menjemput bola di daerah untuk mengadakan Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan tema Penguatan Peran Satker Menuju LKKL Dan LKPP Yang WTP Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Kegiatan yang dilaksanakan tanggal 30-31 Maret 2011 bertempat di Ruang Serbaguna Hotel Grage Horizon, Bengkulu tersebut diikuti oleh 95 peserta dari satuan kerja yang ada di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu. Keseriusan Dit APK dan Kanwil DJPBN Provinsi Bengkulu terlihat jelas dengan menghadirkan narasumber yang memang sudah punya kompetensi di bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan. Hadir sebagai narasumber dari pusat adalah Bapak Farhan Fatnanto, Bapak Izharul Haq, dan Bapak Basuki Rahmat yang menyampaikan materi seputar Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAP), Perbedaan PP 24/2005 dengan PP 71/2010, Imlementasi Akuntansi Akrual melalui Penyajian Informasi Akrual pada Laporan Keuangan. Buletin Teknis Penyusunan Laporan Keuangan serta PSAP. Hadir juga sebagai narasumber, Kepala Bidang AKLAP Kanwil DJPBN Provinsi Bengkulu, Bapak Drs. Nasrul M.Soc.SC sebagai narasumber materi Buletin Teknis Penyusunan Laporan Keuangan serta PSAP.

Acara dibuka oleh Bapak Kiswandoko selaku Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu. Dalam sambutan dan penyampaian Keynote Speech di hadapan para peserta, beliau menyampaikan agar para peserta dapat hadir sesuai jadwal serta menggali ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya dari para narasumber. “Semoga dengan adanya sosialisasi ini kita dapat memperoleh manfaat dan bekal untuk dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.”  Demikian tutur Sang Kakanwil.

Para peserta yang terdiri dari duta yang dikirim oleh Satuan Kerja Lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Bengkulu ini berlangsung begitu meriah dan penuh antusiasme. Mereka terlihat bersungguh – sungguh agar dapat menjadi penyusun dan penyaji Laporan Keuangan yang akurat dan dapat dihandalkan oleh Satuan Kerja mereka nantinya. Materi dan penjelasan yang disampaikan para narasumber pun begitu serius untuk mereka simak dan tekuni. Kegiatan sosialisasi ini menunjukkan hasil bagus yang terlihat dari peningkatan nilai ujian  hasil pre-test dan post-test yang diikuti para peserta. Acara semakin meriah dengan pemberian hadiah bagi para peserta ujian yang memperoleh hasil terbaik setelah hasil post-test dilakukan penilaian.

Pada sesi terakhir, Bapak Kakanwil menyampai  kan pengarahan tindak lanjut dari hasil sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Bapak Kakanwil merumuskan Langkah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan sesuai dengan SAP adalah dengan Memahami SAP, Melaksanakan SAI dan SIMAK BMN dengan baik, Melakukan rekonsiliasi dan pengiriman LK ke KPPN dan Kanwil DJPBN tepat waktu, Mengirimkan LK dan ADK secara periodik dan berjenjang (UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA) serta Melakukan analisis atas LK yang telah dibuat. Setelah menyampaikan arahan dan tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi, Bapak Kakanwil pun berkenan untuk sekaligus menutup acara kegiatan Sosialisasi ini. “Semoga perjuangan dari Dit. APK dan Kanwil DJPBN Provinsi Bengkulu ini dinilai sebagai ibadah dan bisa mewujudkan harapan mulia para pimpinan Departemen Keuangan dan Sang Menteri. Amien.

“words could not explain it no more….” (The Pap’s Band)

Kontributor :

Arief Rochman / NIP. 060101028

2 responses to ““Berjuang di Daerah, Demi Mewujudkan Kontrak Kinerja Sang Menteri dengan Presiden, Menuju LKKL dan LKPP yang WTP ” (Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintah Tahun 2011, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu)

Subscribe to comments with RSS.

  1. sudahhh,..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: